Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menjatuhkan sanksi kepada Tools for Humanity (TFH) dan mitranya PT Sandina Abadi Nusantara karena aktivitas pengumpulan data biometrik iris melalui World ID dinilai melanggar regulasi nasional. Operasional mereka dihentikan sementara, dengan sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi untuk bisa kembali beroperasi di Indonesia.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi menjatuhkan sanksi kepada Tools for Humanity (TFH), pengelola platform World, serta mitra lokalnya PT Sandina Abadi Nusantara (PT SAN), dengan menghentikan sementara operasional mereka di Indonesia.
Sanksi dijatuhkan sebagai hasil dari proses klarifikasi dan evaluasi terhadap aktivitas pengumpulan data biometrik iris melalui World ID, yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi hukum nasional.
Baca Juga :
Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, menegaskan bahwa sanksi berupa suspend operasional merupakan langkah preventif untuk melindungi masyarakat dari risiko penyalahgunaan data sensitif.
Evaluasi menunjukkan bahwa TFH masih melanggar aturan perlindungan data pribadi dan belum memenuhi kewajiban administratif sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) resmi di Indonesia.
Selain pelanggaran teknis, Komdigi juga menyoroti aspek etika, terutama karena praktik pengumpulan data iris dilakukan terhadap kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan masyarakat di wilayah terpencil dengan literasi digital rendah.
Baca Juga :
Komdigi menetapkan empat kewajiban utama: penghentian aktivitas pemindaian iris, penghapusan data biometrik warga Indonesia, perbaikan sistem tata kelola data pribadi, dan kepatuhan penuh terhadap regulasi nasional.
Perusahaan juga diwajibkan menjamin bahwa tidak ada data anak yang diproses di masa depan, jika ingin melanjutkan operasional di Indonesia. Ini termasuk penguatan sistem keamanan dan perlindungan data pribadi.
Komdigi menegaskan bahwa masa depan operasional TFH bergantung pada komitmen perusahaan dalam memenuhi regulasi nasional dan menunjukkan tanggung jawab sosial. Pemerintah berkomitmen menjaga ruang digital tetap aman dan adil bagi seluruh warga.
Baca Juga :
