Technonesia - Pertamina mulai menyiapkan sistem baru untuk memperketat penyaluran BBM dan elpiji subsidi. Teknologi biometrik tengah dikembangkan agar transaksi produk subsidi bisa terhubung dengan data kependudukan dan kendaraan.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mendapatkan data penerima subsidi yang lebih akurat. Dengan basis data tersebut, penyaluran diharapkan semakin tepat sasaran dan tidak banyak dinikmati kelompok yang sebenarnya tidak berhak.
Namun, siapa yang nantinya masih boleh membeli BBM subsidi? Jawabannya belum sepenuhnya final karena pemerintah masih menentukan parameter yang akan digunakan.
Baca Juga :
BBM Subsidi Akan Diperketat dengan Biometrik
Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto mengatakan sistem biometrik sedang dikembangkan untuk BBM dan elpiji bersubsidi.
“Kami sudah menyiapkan sistem bentuk subsidi tepat dan ini untuk BBM dan elpiji,” kata Eko Ricky Susanto, dikutip hari ini, Minggu, 13 September 2026.
Melalui teknologi tersebut, pembelian produk subsidi nantinya dapat dikaitkan dengan data kependudukan serta kendaraan. Dengan begitu, pemerintah memiliki dasar data yang lebih kuat untuk menentukan masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi.
Baca Juga :
Penyaluran Elpiji 3 Kg Sudah Gunakan NIK
Untuk elpiji 3 kg, Pertamina sebenarnya telah lebih dulu menerapkan sistem Merchant Apps Pertamina atau MAP.
Dalam sistem tersebut, konsumen diwajibkan memasukkan nomor induk kependudukan atau NIK ketika membeli elpiji bersubsidi.
Sementara itu, mekanisme digital juga sudah diterapkan dalam pembelian BBM bersubsidi. Pertamina saat ini menggunakan kode batang melalui aplikasi MyPertamina untuk mengenali konsumen yang membeli BBM bersubsidi, termasuk Pertalite dan Biosolar.
Baca Juga :
Dengan sistem tersebut, transaksi BBM subsidi dapat tercatat secara digital sehingga data pembelian bisa menjadi bagian dari proses pengawasan penyaluran subsidi.
Data Kendaraan Jadi Pertimbangan BBM Subsidi
Selain mencatat transaksi konsumen, Pertamina juga memperkuat basis data kendaraan yang digunakan sebagai dasar pengaturan subsidi.
Perusahaan bekerja sama dengan kementerian, lembaga, dan berbagai instansi terkait untuk memastikan data kendaraan semakin akurat.
Baca Juga :
Penguatan data ini penting karena kendaraan nantinya dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan siapa yang bisa membeli BBM bersubsidi.
Dengan kata lain, pemerintah tidak hanya melihat siapa konsumennya, tetapi juga kendaraan yang digunakan. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu membatasi subsidi agar lebih tepat sasaran.
Siapa yang Boleh Beli Pertalite dan Biosolar?
Meski sistem pengawasan terus diperkuat, pemerintah belum menetapkan secara final mekanisme pembatasan pembelian Pertalite dan Biosolar.
Baca Juga :
Ada beberapa parameter yang masih dipertimbangkan. Salah satunya adalah kondisi ekonomi masyarakat berdasarkan desil. Selain itu, karakteristik kendaraan juga masuk dalam pertimbangan.
“Kami belum tahu kebijakannya nanti apakah menggunakan kebijakan pengaturan desil maupun tipe kendaraan. Kami sedang menunggu arahan dari pemerintah,” kata Eko.
Artinya, sampai saat ini belum ada keputusan final apakah pembatasan nantinya akan lebih menekankan pada kelompok ekonomi masyarakat, jenis kendaraan, atau parameter yang telah dipertimbangkan pemerintah.
Anggaran Subsidi Energi Capai Rp210,1 Triliun
Upaya memperketat penyaluran subsidi tidak terlepas dari besarnya anggaran yang disiapkan negara.
Dalam APBN 2026, pemerintah mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp210,1 triliun. Jumlah tersebut mencapai 65,87 persen dari total anggaran subsidi yang mencapai Rp318,9 triliun.
Jika ditambah dengan kompensasi, total anggaran yang disiapkan pemerintah untuk ketahanan energi mencapai Rp381,3 triliun.
Karena nilai anggarannya sangat besar, ketepatan data penerima subsidi menjadi faktor penting dalam pengelolaan keuangan negara.
Semakin akurat data yang digunakan, semakin besar pula peluang pemerintah menyalurkan subsidi kepada kelompok masyarakat yang memang membutuhkan.
Pembatasan Pertalite Desil 9-10 Masih Tunggu Validasi
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia sebelumnya juga menyampaikan bahwa rencana pembatasan penyaluran Pertalite bersubsidi untuk masyarakat pada desil 9-10 masih menunggu validasi data.
Pemerintah masih memeriksa kembali ketepatan pembagian desil masyarakat. Proses tersebut diperlukan agar penerapan pembatasan subsidi tidak justru salah sasaran.
Validasi data menjadi penting karena pemerintah perlu memastikan kelompok yang memang membutuhkan tetap memperoleh manfaat subsidi.
Bahlil berharap pembaruan data serta validasi pembagian desil dapat membantu menentukan penerima Pertalite bersubsidi dengan lebih tepat.
Teknologi Jadi Kunci Penyaluran BBM Subsidi
Dengan pengembangan biometrik, penggunaan NIK, pencatatan transaksi melalui MyPertamina, serta penguatan data kendaraan, pemerintah dan Pertamina sedang membangun sistem penyaluran subsidi yang semakin terukur.
Namun, teknologi tersebut baru menjadi alat pendukung. Keputusan mengenai siapa yang berhak membeli Pertalite dan Biosolar tetap menunggu kebijakan pemerintah.
Pada akhirnya, penggunaan teknologi digital, biometrik, dan basis data kendaraan diarahkan untuk satu tujuan: memastikan subsidi energi tidak salah sasaran dan manfaatnya diterima masyarakat yang memang membutuhkan.
