Aturan Perlindungan Anak Digital Dilanggar, Komdigi Panggil Meta-Google

TechnonesiaID - Aturan Perlindungan Anak Digital kini menjadi landasan hukum utama bagi Pemerintah Indonesia dalam menindak tegas platform media sosial yang abai terhadap keamanan pengguna di bawah umur. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) secara resmi melayangkan surat pemanggilan kepada dua raksasa teknologi dunia, Meta dan Google. Langkah ini diambil setelah kedua perusahaan tersebut terbukti melanggar regulasi yang telah ditetapkan untuk melindungi ekosistem digital nasional.

Menteri Komdigi, Meutya Hafid, menegaskan bahwa pemanggilan ini merupakan tindak lanjut dari ketidakpatuhan terhadap Peraturan Menteri (Permen) Nomor 9 Tahun 2026. Regulasi tersebut merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Tunas yang mengatur standarisasi operasional media sosial di Indonesia. Berdasarkan evaluasi pemerintah, Meta yang membawahi Facebook, Instagram, Threads, serta Google melalui YouTube, belum menjalankan kewajiban mereka sejak tenggat waktu 28 Maret lalu.

“Keduanya telah melanggar hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu Permen Nomor 9 Tahun 2026 sebagai turunan dari PP Tunas. Kepada keduanya, pemerintah hari ini mengirimkan surat pemanggilan sebagai bagian dari penerapan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Meutya Hafid dalam keterangan resminya pada Selasa (31/3/2026).

Mengapa Aturan Perlindungan Anak Digital Sangat Krusial?

Penerapan Aturan Perlindungan Anak Digital bukan tanpa alasan yang mendalam. Pemerintah melihat adanya urgensi tinggi untuk membentengi generasi muda dari dampak negatif konten digital dan algoritma yang adiktif. Dalam beberapa tahun terakhir, tren global menunjukkan bahwa platform media sosial sering kali menjadi ruang yang rentan bagi anak-anak, mulai dari paparan konten dewasa hingga risiko perundungan siber

Melalui PP Tunas, Indonesia berupaya membatasi akses anak-anak terhadap fitur-fitur tertentu yang dianggap berbahaya. Salah satu poin krusial dalam aturan ini adalah kewajiban platform untuk memverifikasi usia pengguna secara ketat. Meta dan Google, sebagai pemain terbesar di industri ini, seharusnya menjadi garda terdepan dalam mengimplementasikan sistem proteksi tersebut. Namun, kegagalan mereka memenuhi standar per 28 Maret memicu kemarahan otoritas digital Indonesia.

Pemerintah menilai bahwa setiap perusahaan teknologi yang meraup keuntungan dari pasar Indonesia wajib menghormati produk hukum yang berlaku. Sanksi administratif yang kini membayangi Meta dan Google bisa berkembang menjadi sanksi yang lebih berat jika surat pemanggilan ini tidak segera direspons dengan perbaikan sistemik pada platform mereka.

Status TikTok dan Roblox dalam Pantauan Ketat

Selain Meta dan Google, kementerian juga terus memantau pergerakan platform populer lainnya seperti TikTok dan Roblox. Berbeda dengan Meta, kedua platform ini mendapatkan apresiasi terbatas karena dianggap menunjukkan itikad baik untuk kooperatif. Meski demikian, mereka belum sepenuhnya memenuhi standar Aturan Perlindungan Anak Digital yang diminta oleh pemerintah.

Meutya menjelaskan bahwa pemerintah telah melayangkan surat peringatan kepada TikTok dan Roblox. Peringatan ini berfungsi sebagai “lampu kuning” sebelum tindakan yang lebih keras diambil. Pemerintah memberikan kesempatan bagi mereka untuk segera menyempurnakan fitur moderasi konten dan sistem pembatasan usia pengguna agar selaras dengan hukum Indonesia.

“Jika selanjutnya kedua platform ini belum juga menunjukkan kepatuhan secara penuh, maka pemerintah akan menyesuaikan untuk juga melakukan surat panggilan kepada kedua platform tersebut,” tegas Meutya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak akan memberikan perlakuan khusus kepada platform manapun jika menyangkut keselamatan anak di ruang siber.

Keberhasilan Implementasi pada X dan Bigo Live

Menariknya, di tengah ketidakpatuhan platform besar, X (dahulu Twitter) dan Bigo Live justru menunjukkan progres yang positif. Kedua platform ini dilaporkan telah berhasil menjalankan kepatuhan dengan menerapkan kebijakan penundaan usia anak. Saat ini, pengguna di bawah usia 16 tahun tidak lagi mendapatkan akses bebas sebagaimana aturan yang tertuang dalam Aturan Perlindungan Anak Digital.

Keberhasilan X dan Bigo Live dalam menyesuaikan sistem mereka membuktikan bahwa regulasi Indonesia sebenarnya sangat mungkin untuk diimplementasikan secara teknis. Hal ini sekaligus mematahkan argumen bahwa aturan tersebut sulit diterapkan bagi platform skala global. Komdigi berharap langkah X dan Bigo Live dapat menjadi contoh bagi platform lain yang masih berupaya menghindar dari kewajiban hukum mereka.

Pemerintah menyatakan akan lebih fokus memberikan dukungan dan menjalin kerja sama dengan platform-platform yang memiliki itikad baik untuk menghormati kedaulatan hukum Indonesia. Fokus utamanya bukan sekadar urusan pasar atau ekonomi digital, melainkan komitmen jangka panjang terhadap perlindungan produk hukum yang melindungi anak-anak bangsa.

Menuju Ekosistem Digital yang Lebih Sehat

Langkah tegas Komdigi ini sejalan dengan tren global di mana negara-negara maju mulai menuntut pertanggungjawaban perusahaan media sosial atas dampak kecanduan dan kesehatan mental anak. Di Amerika Serikat, banyak warga yang kini mulai menyetujui langkah-langkah pembatasan serupa yang sebelumnya telah dipelopori oleh Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa kebijakan digital Indonesia berada di jalur yang benar secara internasional.

Ke depannya, Komdigi akan terus memperketat pengawasan terhadap delapan media sosial utama yang masuk dalam tahap awal pemantauan PP Tunas. Tidak menutup kemungkinan, daftar platform ini akan bertambah seiring dengan perkembangan tren penggunaan aplikasi di masyarakat. Pemerintah ingin memastikan bahwa internet bukan hanya menjadi tempat untuk mencari informasi, tetapi juga lingkungan yang aman bagi pertumbuhan anak.

Pemerintah menegaskan bahwa kedaulatan digital Indonesia tidak bisa ditawar. Setiap perusahaan teknologi asing wajib tunduk pada aturan main yang ada. Dengan terus menegakkan Aturan Perlindungan Anak Digital demi masa depan, Indonesia berharap dapat menciptakan standar baru dalam tata kelola media sosial yang lebih manusiawi dan bertanggung jawab.