Keputusan pahit bagi Nadiem Makarim. Praperadilan Nadiem ditolak Hakim, mengukuhkan statusnya sebagai tersangka korupsi Chromebook. Simak detail putusan PN Jaksel!
Kabar mengejutkan datang dari Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, harus menerima kenyataan pahit setelah permohonan gugatan praperadilan yang diajukannya resmi ditolak oleh Majelis Hakim.
Penolakan ini secara hukum mengukuhkan statusnya sebagai tersangka dalam kasus pengadaan masif laptop Chromebook yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Kinerja (BOS Afirmasi) di tahun anggaran 2021.
Baca Juga :
Sidang yang menentukan sah atau tidaknya penetapan tersangka Nadiem Makarim ini dipimpin oleh Hakim Tunggal I Ketut Darpawan. Dengan putusan ini, fokus penanganan kasus kini akan bergeser sepenuhnya ke proses penyidikan substantif oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
Drama Sidang Praperadilan Nadiem Ditolak PN Jaksel
Sidang pembacaan putusan digelar di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa, 13 Oktober 2025. Proses persidangan ini menarik perhatian publik karena melibatkan mantan pejabat negara yang dikenal dengan program digitalisasi pendidikannya.
Hakim Tunggal I Ketut Darpawan menegaskan bahwa permohonan praperadilan yang diajukan oleh tim kuasa hukum Nadiem Makarim tidak dapat diterima. "Menolak permohonan praperadilan pemohon," ujar Ketut dalam putusannya. Penolakan ini menandakan bahwa proses penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik dianggap telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
Baca Juga :
Praperadilan Nadiem ditolak karena Majelis Hakim menilai bahwa bukti permulaan yang digunakan oleh penyidik untuk menetapkan status tersangka sudah memadai dan sah secara hukum. Gugatan praperadilan memang bertujuan menguji sah atau tidaknya tindakan hukum formal penyidik, seperti penangkapan, penahanan, atau penetapan tersangka, bukan menguji materi pokok perkara korupsi itu sendiri.
Tentu saja, putusan ini menjadi pukulan telak bagi Nadiem dan tim hukumnya yang sebelumnya berharap status tersangka dapat dibatalkan melalui mekanisme praperadilan.
Kronologi Penetapan Tersangka Korupsi Chromebook
Kasus yang menjerat Nadiem berakar dari program pengadaan perangkat keras TIK untuk sekolah di seluruh Indonesia. Proyek ambisius ini ditujukan untuk mempercepat transformasi digital, khususnya di masa pandemi dan pasca-pandemi.
Baca Juga :
Chromebook dipilih sebagai salah satu perangkat utama dalam program tersebut. Namun, Kejaksaan Agung menemukan indikasi kuat adanya praktik mark-up harga, kongkalikong tender, hingga kerugian negara yang signifikan terkait pengadaan ini.
Penetapan Nadiem sebagai tersangka korupsi Chromebook didasarkan pada dugaan penyalahgunaan wewenang dan perannya dalam kebijakan yang memungkinkan terjadinya penyimpangan. Walaupun Nadiem membantah keterlibatan langsung dalam teknis tender, penyidik menemukan adanya kebijakan yang mempermudah penetapan spesifikasi yang diduga mengarah pada vendor tertentu, sehingga menghilangkan persaingan sehat.
Setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan intensif, termasuk memanggil sejumlah saksi dari internal Kemendikbudristek dan pihak swasta penyedia, Kejagung resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka beberapa bulan sebelum pengajuan praperadilan ini.
Baca Juga :
