7 Kota Dunia yang Terapkan Regulasi Airbnb Global Paling Ketat

Wacana Pelarangan Airbnb Bali mencuat. Ternyata, Regulasi Airbnb Global sudah diterapkan ketat di 7 kota dunia. Simak alasannya dan dampaknya!

TechnonesiaID - Kabar mengejutkan datang dari Pulau Dewata. Gubernur Bali, Wayan Koster, baru-baru ini melontarkan wacana untuk menghentikan operasional akomodasi berbasis aplikasi seperti Airbnb di wilayahnya. Alasannya tunggal: platform daring ini dinilai tidak memberikan kontribusi yang berarti terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Wacana ini sontak memicu perdebatan sengit. Di satu sisi, industri hotel tradisional merasa bersaing tidak sehat. Di sisi lain, turis dan pemilik properti lokal khawatir akan kehilangan fleksibilitas dan sumber pendapatan.

Namun, jika kita melihat ke kancah internasional, Bali ternyata tidak sendirian. Jauh sebelum wacana Pelarangan Airbnb Bali muncul, banyak kota besar di dunia sudah lebih dahulu menerapkan Regulasi Airbnb Global yang sangat ketat. Bahkan, beberapa aturan tersebut membuat bisnis sewa jangka pendek hampir mustahil dilakukan.

Apa saja yang melatarbelakangi langkah drastis ini di berbagai belahan dunia? Mari kita telusuri 7 contoh utama kota yang paling ketat dalam mengatur kehadiran Airbnb.

Ancaman Nyata Regulasi Airbnb di Bali: Mengapa Koster Bergerak?

Langkah yang dipertimbangkan oleh Gubernur Koster bukanlah tanpa dasar. Isu utama yang dihadapi adalah pengawasan dan pajak. Properti yang disewakan melalui platform seperti Airbnb sering kali beroperasi di luar kerangka regulasi hotel dan penginapan resmi.

Hal ini menciptakan kerugian besar bagi pendapatan daerah, serta menciptakan lapangan bermain yang tidak setara (uneven playing field) bagi hotel-hotel resmi yang taat pajak.

Selain masalah kontribusi PAD, kekhawatiran juga muncul terkait overtourism dan kualitas layanan. Dengan tidak adanya standar ketat yang mengikat, kualitas dan keamanan akomodasi menjadi sulit diawasi oleh pemerintah daerah. Inilah yang mendorong pemerintah Bali mencari cara untuk mengendalikan akomodasi digital tersebut.

7 Kota Dunia yang Terapkan Regulasi Airbnb Global Paling Ketat

Banyak kota di Eropa dan Amerika Utara telah lama bergulat dengan dampak Airbnb terhadap krisis perumahan, kenaikan harga sewa, dan hilangnya karakter lingkungan lokal. Berikut adalah daftar kota yang menerapkan Regulasi Airbnb Global paling ketat:

1. Barcelona, Spanyol: Lisensi Sangat Sulit

Barcelona adalah salah satu kota di Spanyol yang paling keras menentang pertumbuhan sewa jangka pendek. Sejak beberapa tahun lalu, kota ini hampir sepenuhnya menghentikan penerbitan lisensi baru untuk penyewaan jangka pendek di area padat turis.

Pemerintah kota bahkan aktif melakukan pengawasan dan memberikan denda yang sangat tinggi—mencapai puluhan ribu Euro—bagi properti yang beroperasi tanpa lisensi. Bagi Barcelona, menjaga ketersediaan perumahan bagi warga lokal adalah prioritas utama.

2. Paris, Prancis: Batasan 120 Hari Sewa Per Tahun

Paris, sebagai salah satu destinasi wisata paling populer di dunia, menghadapi tekanan besar dari Airbnb. Untuk melindungi pasar sewa jangka panjang, Paris memberlakukan batasan ketat. Properti non-utama (bukan tempat tinggal pemilik) hanya boleh disewakan maksimal 120 hari dalam setahun.

Setiap pemilik juga wajib mendaftarkan properti mereka dan mendapatkan nomor registrasi resmi dari otoritas kota. Tanpa nomor ini, iklan properti tidak boleh tayang di platform. Aturan ini bertujuan membatasi properti investasi agar tidak sepenuhnya beralih menjadi hotel ilegal.

3. Berlin, Jerman: Regulasi Izin Khusus 8 Minggu

Jerman, khususnya Berlin, terkenal dengan hukum perumahan yang ketat. Di Berlin, sewa jangka pendek melalui Airbnb sangat dibatasi. Jika properti yang disewakan adalah tempat tinggal utama, pemilik hanya diizinkan menyewakannya maksimal 56 hari (sekitar 8 minggu) per tahun tanpa izin khusus.

Melampaui batas tersebut, atau jika properti tersebut bukan tempat tinggal utama, memerlukan lisensi khusus yang sangat sulit didapatkan. Kebijakan ini merupakan respons langsung terhadap lonjakan harga sewa yang memaksa penduduk asli pindah dari pusat kota.

4. Lisbon & Porto, Portugal: Pembekuan Lisensi Baru

Lisbon dan Porto mengalami ledakan turisme yang didorong oleh Airbnb, namun hal ini menyebabkan krisis perumahan parah. Pemerintah Portugal mengambil langkah berani dengan membekukan (moratorium) penerbitan lisensi baru untuk sewa jangka pendek di area yang dianggap “zona merah” atau padat penduduk.

Tujuannya adalah memaksa pemilik properti untuk kembali menyewakan unit mereka sebagai tempat tinggal jangka panjang, sehingga meredakan tekanan harga sewa di kota-kota tersebut.

5. New York City (NYC), AS: Aturan “Tuan Rumah Harus Hadir”

Pada September 2023, NYC menerapkan salah satu regulasi paling mencekik bagi Airbnb. Peraturan baru secara efektif melarang sewa jangka pendek (kurang dari 30 hari) kecuali jika tuan rumah (host) hadir secara fisik di properti tersebut selama masa sewa.

Selain itu, tuan rumah wajib mendaftarkan diri secara ketat ke kota. Kebijakan ini hampir mematikan model bisnis Airbnb di salah satu pasar terbesarnya. Langkah ini dilakukan untuk mengembalikan ribuan unit properti kembali ke pasar sewa perumahan normal.

6. Amsterdam, Belanda: Batas Maksimal 30 Hari

Sama seperti Paris, Amsterdam juga berjuang melawan overtourism dan dampaknya terhadap lingkungan. Di ibu kota Belanda ini, properti hanya boleh disewakan maksimal 30 hari per tahun. Angka ini terus diturunkan dari tahun ke tahun untuk menekan volume wisatawan dan melindungi warga lokal.

7. London, Inggris: Batasan 90 Hari Sewa

London telah lama memiliki batasan sewa jangka pendek, membatasi properti untuk disewakan tidak lebih dari 90 malam per tahun. Batasan ini diberlakukan untuk memastikan bahwa properti digunakan sebagai tempat tinggal permanen dan bukan diubah menjadi bisnis hotel sepanjang tahun.

Dampak Regulasi Airbnb Global: Apa yang Bisa Dipelajari Bali?

Keputusan Wayan Koster untuk mempertimbangkan Pelarangan Airbnb Bali sejalan dengan tren global bahwa pemerintah daerah mulai menyadari dampak buruk platform akomodasi digital jika tidak diatur. Ada beberapa poin kunci yang menjadi pelajaran berharga bagi Bali:

• Keseimbangan Ekonomi vs. Kualitas Hidup: Kota-kota besar bergerak karena Airbnb merusak keseimbangan pasar sewa. Bali harus mempertimbangkan apakah keuntungan turisme jangka pendek sebanding dengan tekanan sosial dan lingkungan yang dialami warga lokal.
• Pajak dan Kontribusi PAD: Isu yang dihadapi Bali sama persis dengan yang dihadapi New York atau Paris. Pemerintah perlu membangun sistem pajak yang adil dan mengikat semua penyedia akomodasi, baik digital maupun konvensional.
• Registrasi dan Lisensi Wajib: Langkah terkuat dalam Regulasi Airbnb Global adalah kewajiban registrasi. Jika pelarangan total terlalu ekstrem, mewajibkan setiap properti Airbnb memiliki lisensi khusus dan membayar retribusi yang setara dengan hotel adalah langkah tengah yang masuk akal.
• Pembatasan Hari Sewa: Untuk properti non-hotel yang disewakan oleh individu, Bali bisa meniru Paris atau London dengan membatasi jumlah hari sewa per tahun. Hal ini mencegah properti hunian berubah total menjadi unit komersial.

Menuju Masa Depan Akomodasi Digital yang Terintegrasi di Indonesia

Wacana Pelarangan Airbnb Bali adalah sinyal jelas bahwa Indonesia, khususnya Bali sebagai destinasi utama, perlu segera merumuskan kerangka hukum yang jelas mengenai akomodasi digital. Tujuannya bukan semata-mata menendang aplikasi keluar, tetapi mengintegrasikannya ke dalam ekosistem pajak dan regulasi yang ada.

Penerapan Regulasi Airbnb Global yang adaptif, bukan pelarangan total, seringkali menjadi solusi yang paling efektif. Dengan membatasi hari sewa, menerapkan pajak yang adil, dan mewajibkan lisensi, Bali bisa memastikan bahwa industri pariwisata digital tetap berkembang sambil memberikan kontribusi signifikan kepada Pendapatan Asli Daerah serta melindungi kepentingan warga lokal.

• Instagram : @technonesia_id
• Facebook : Technonesia ID
• X (Twitter) : @technonesia_id
• Whatsapp Channel : Technonesia.ID
• Google News : TECHNONESIA