Aturan Pembatasan Media Sosial RI Mendunia, Inggris Ikut Serta

TechnonesiaID - Aturan pembatasan media sosial yang diterapkan Pemerintah Indonesia kini menjadi sorotan dunia dan mulai diadopsi oleh negara-negara maju, termasuk Inggris. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi kesehatan mental generasi muda dari dampak negatif dunia digital yang semakin masif. Langkah berani Indonesia dalam mengatur ruang siber bagi remaja ternyata memicu gelombang regulasi serupa di kancah internasional.

Inggris saat ini sedang menjalankan uji coba intensif yang melibatkan sekitar 300 remaja untuk memantau penggunaan platform digital secara ketat. Program ini merupakan bagian dari konsultasi kesejahteraan digital nasional yang telah mengumpulkan lebih dari 30.000 tanggapan dari orang tua dan anak-anak. Pemerintah Inggris ingin memahami lebih dalam bagaimana algoritma dan durasi penggunaan aplikasi memengaruhi pola pikir remaja di bawah umur.

Dalam uji coba tersebut, otoritas setempat menerapkan empat jenis intervensi yang sangat spesifik. Salah satu poin utamanya adalah memberikan kendali penuh kepada orang tua untuk menghapus atau menonaktifkan aplikasi tertentu dari perangkat anak mereka. Hal ini dianggap sebagai langkah preventif paling efektif untuk menjauhkan konten berbahaya dari jangkauan anak-anak.

Tujuan Utama Aturan Pembatasan Media Sosial bagi Remaja

Penerapan aturan pembatasan media sosial ini juga mencakup batasan waktu penggunaan yang sangat ketat. Remaja yang terlibat dalam program ini hanya diperbolehkan mengakses aplikasi populer seperti Instagram, TikTok, dan Snapchat selama maksimal satu jam per hari. Selain itu, pemerintah Inggris menguji pemberlakuan “jam malam digital” mulai pukul 21.00 hingga 07.00 pagi, di mana akses ke media sosial akan tertutup sepenuhnya.

Langkah ini diambil menyusul kekhawatiran global mengenai fenomena doom-scrolling yang sering membuat remaja kehilangan waktu istirahat. Meskipun demikian, kebijakan ini tidak lepas dari pro dan kontra. Sebelumnya, sejumlah anggota parlemen Inggris sempat menolak usulan larangan total media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Mereka lebih mendorong penguatan teknologi verifikasi usia daripada pelarangan secara menyeluruh.

Organisasi keamanan daring seperti Ofcom dan Kantor Komisioner Informasi (ICO) juga mendesak perusahaan teknologi untuk lebih bertanggung jawab. Mereka meminta platform media sosial meningkatkan sistem keamanan agar orang asing tidak dapat menghubungi remaja secara sembarangan. Perlindungan data pribadi anak-anak menjadi prioritas utama dalam draf kebijakan kesejahteraan sekolah yang sedang digodok.

Reaksi Remaja Terhadap Pengetatan Akses Digital

Di sisi lain, tidak semua pihak menyambut baik aturan pembatasan media sosial ini dengan tangan terbuka. Banyak remaja di Inggris menyuarakan keberatan mereka terhadap wacana regulasi yang dianggap terlalu mengekang. Menurut mereka, platform digital juga memiliki sisi positif sebagai sarana belajar, mencari inspirasi kreatif, dan menjalin komunikasi yang sehat dengan teman sebaya.

Beberapa remaja bahkan memperingatkan bahwa larangan yang terlalu ketat justru bisa menjadi bumerang. Mereka khawatir rekan-rekan mereka akan mencari alternatif platform lain yang lebih gelap dan berbahaya (dark web atau forum tak terawasi) jika akses ke aplikasi resmi dibatasi secara paksa. Oleh karena itu, pendekatan edukasi dianggap jauh lebih penting daripada sekadar pemblokiran teknis.

Namun, tren global menunjukkan bahwa aturan pembatasan media sosial tetap menjadi solusi yang paling masuk akal bagi banyak negara. Di Indonesia sendiri, kebijakan ini akan berlaku efektif mulai 28 Maret 2026. Regulasi tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Tunas yang mewajibkan seluruh penyedia platform untuk menonaktifkan akun milik anak-anak dan remaja yang dianggap melanggar batas usia minimal.

PP Tunas mengharuskan setiap platform media sosial menerapkan sistem manajemen risiko yang ketat berdasarkan profil pengguna. Jika sebuah akun terdeteksi milik remaja di bawah 16 tahun, maka platform wajib membatasi fitur-fitur tertentu atau bahkan menutup akun tersebut demi kepatuhan hukum. Perusahaan teknologi yang melanggar aturan ini terancam sanksi administratif hingga pencabutan izin operasional di tanah air.

Keberhasilan Indonesia dalam merancang kebijakan ini menjadi bukti bahwa kedaulatan digital dapat ditegakkan demi kepentingan generasi mendatang. Dengan adanya aturan pembatasan media sosial, diharapkan angka perundungan siber (cyberbullying) dan gangguan kecemasan pada remaja dapat ditekan secara signifikan.

Dunia kini menunggu hasil akhir dari uji coba di Inggris yang akan berakhir pada 26 Mei mendatang. Hasil konsultasi ini nantinya akan menjadi dasar hukum baru bagi perlindungan anak di dunia maya. Kerja sama lintas negara dalam mengawasi raksasa teknologi menjadi kunci utama agar aturan pembatasan media sosial dapat berjalan efektif dan menciptakan lingkungan internet yang lebih sehat bagi semua orang.