Anggaran Makan Bergizi Gratis Dipangkas, PKS: Ini Momentum Perbaikan

TechnonesiaID - Keputusan pemerintah memotong anggaran Makan Bergizi Gratis menjadi Rp268 triliun untuk tahun 2026 memicu gelombang diskusi hangat di kalangan parlemen. Langkah pemangkasan dari rencana awal sebesar Rp335 triliun ini memicu kekhawatiran publik mengenai masa depan program perbaikan gizi nasional. Namun, sejumlah pihak justru melihat kebijakan ini sebagai peluang emas untuk membenahi sistem distribusi dan manajemen keuangan negara.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan keputusan tersebut dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta Pusat. Pemerintah menegaskan angka Rp268 triliun masih bersifat sementara dan berpotensi mengalami penyesuaian seiring perhitungan kebutuhan riil di lapangan.

Program ini merupakan pilar utama dalam visi pembangunan pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto. Sejak awal dirancang, program ini bertujuan menekan angka stunting di Indonesia yang saat ini masih berada di kisaran 21,5 persen. Dengan target ambisius tersebut, pengelolaan dana yang bersih dan efisien menjadi harga mati agar program tidak membebani kas negara secara berlebihan.

Mengapa Anggaran Makan Bergizi Gratis Perlu Dievaluasi?

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa penyesuaian anggaran Makan Bergizi Gratis ini bukan berarti pemerintah kehilangan komitmen terhadap program prioritas tersebut. Sebaliknya, langkah ini merupakan bagian dari reformasi manajemen agar setiap rupiah memberikan dampak konkret bagi anak-anak sekolah. Presiden menghendaki perbaikan tata kelola belanja agar tidak terjadi kebocoran anggaran di tingkat daerah.

Data per akhir April 2026 menunjukkan realisasi program ini telah menyerap dana sebesar Rp75 triliun. Angka tersebut setara dengan 22,4 persen dari pagu anggaran awal. Program ini telah menjangkau 61,96 miiliun penerima manfaat dengan dukungan dari 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum yang aktif beroperasi.

Meskipun operasional dapur umum berjalan masif, evaluasi berkala tetap diperlukan untuk menghindari tumpang tindih anggaran. Dengan pemangkasan ini, pemerintah berharap para pengelola program di tingkat daerah dapat lebih selektif dan kreatif dalam menyusun menu makanan tanpa mengurangi nilai gizi yang dibutuhkan anak-anak.

Sudut Pandang Parlemen dan Pengamat Ekonomi

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, memberikan pandangan positif terhadap kebijakan ini. Menurut Anis, penyesuaian anggaran Makan Bergizi Gratis justru menjadi langkah rasional di tengah himpitan fiskal yang sedang melanda Indonesia. Ia menilai efisiensi belanja jauh lebih aman daripada opsi menaikkan harga energi seperti BBM dan listrik yang langsung menghantam daya beli rakyat.

Anis mengingatkan bahwa defisit APBN tahun 2025 yang menyentuh 2,96 persen merupakan sinyal peringatan keras. Angka defisit ini menjadi salah satu yang tertinggi sejak era reformasi di luar masa darurat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, pengetatan anggaran belanja kementerian dan lembaga menjadi opsi yang paling masuk akal demi menjaga stabilitas moneter nasional.

Meski mendukung efisiensi, Anis memberikan catatan kritis agar pemotongan anggaran tidak mengorbankan kualitas gizi makanan atau memangkas jumlah anak penerima manfaat. Keberhasilan program ini tidak diukur dari besarnya dana yang digelontorkan, melainkan dari efektivitas hasil dalam meningkatkan kecerdasan dan kesehatan generasi muda.

Senada dengan DPR, Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda, menekankan pentingnya akurasi data penerima bantuan. Celios juga menyarankan agar penyaluran anggaran Makan Bergizi Gratis difokuskan hanya pada kelompok masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan bantuan gizi. Jika pemerintah memperketat kriteria penerima, potensi penghematan anggaran negara bahkan bisa mencapai ratusan triliun rupiah tanpa mengurangi esensi program.

Di tengah berbagai tantangan ekonomi global, pengelolaan anggaran Makan Bergizi Gratis secara bijak akan menentukan keberhasilan jangka panjang pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Sinergi antara akurasi data penerima dan pengawasan distribusi yang ketat menjadi kunci utama agar program prioritas ini tetap berjalan optimal tanpa membebani APBN.