Larangan Perangkat Teknologi China di AS Makin Agresif dan Luas

TechnonesiaID - Larangan perangkat teknologi China kini memasuki babak baru yang jauh lebih agresif di bawah pengawasan ketat Komisi Komunikasi Federal (FCC) Amerika Serikat. Kebijakan ini tidak lagi sekadar membatasi persetujuan model produk baru, melainkan mulai menyasar perangkat yang sudah beredar dan digunakan di pasar domestik. Langkah ini menandai eskalasi signifikan dalam perang dingin teknologi antara dua kekuatan ekonomi terbesar dunia yang tampaknya tidak memberikan ruang kompromi bagi perusahaan asal Negeri Tirai Bambu.

Pemerintah Amerika Serikat melalui FCC dilaporkan tengah mencari masukan publik mengenai proposal larangan impor berkelanjutan. Kebijakan ini menargetkan peralatan dari perusahaan-perusahaan China yang sudah masuk dalam “Daftar Tercakup” (Covered List), meskipun perangkat tersebut telah mendapatkan izin jual sebelum perintah tahun 2022 berlaku. Badan regulasi tersebut menyimpulkan secara sementara bahwa memutus rantai pemasaran peralatan yang sudah ada sangat krusial demi melindungi sektor komunikasi nasional dari risiko spionase dan gangguan keamanan.

Langkah ini merupakan kelanjutan dari rangkaian kebijakan proteksionisme teknologi yang sudah dimulai sejak beberapa tahun lalu. Pada tahun 2021, FCC secara resmi memasukkan raksasa teknologi seperti Huawei, ZTE, Hytera, Hikvision, dan Dahua ke dalam daftar hitam. Perusahaan-perusahaan ini dianggap menimbulkan risiko yang tidak dapat diterima terhadap keamanan nasional Amerika Serikat, sehingga akses mereka terhadap pasar infrastruktur vital AS terus dipersempit hingga ke titik terendah.

Mengapa Larangan Perangkat Teknologi China Semakin Agresif?

Keputusan FCC untuk memperluas cakupan larangan perangkat teknologi China didasari oleh kekhawatiran mendalam terhadap integritas data warga Amerika. Otoritas keamanan AS berpendapat bahwa perangkat buatan perusahaan China berpotensi memiliki pintu belakang (backdoor) yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah asing untuk memantau lalu lintas data atau melumpuhkan jaringan komunikasi di saat krisis. Oleh karena itu, membiarkan perangkat lama tetap beroperasi dianggap sebagai celah keamanan yang berbahaya.

FCC menegaskan bahwa tindakan ini diperlukan untuk mengurangi risiko terhadap sektor komunikasi AS secara menyeluruh. Meskipun demikian, badan tersebut memberikan sedikit kelonggaran bagi konsumen individu. Warga Amerika masih diperbolehkan menggunakan peralatan yang sudah telanjur mereka beli dan gunakan saat ini. Fokus utama dari aturan baru ini adalah menghentikan impor baru dan mencegah stok perangkat yang ada di gudang-gudang distributor untuk dipasarkan kembali secara bebas.

Selain peralatan telekomunikasi konvensional, regulasi ini juga mulai merambah ke sektor-sektor yang lebih spesifik. Pada Desember 2025, FCC telah melarang impor semua model drone baru buatan China karena kekhawatiran akan pengambilan citra udara dan data lokasi sensitif. Tren ini menunjukkan bahwa larangan perangkat teknologi China tidak lagi hanya soal ponsel atau menara seluler, melainkan sudah mencakup segala hal yang terhubung ke jaringan internet dan memiliki sensor pemantau.

Ekspansi Blokir ke Router dan Infrastruktur Rumahan

Baru-baru ini, otoritas telekomunikasi AS juga mengambil langkah drastis dengan melarang impor model router konsumen terbaru buatan China. Perangkat router, yang berfungsi sebagai gerbang utama bagi komputer, telepon pintar, dan perangkat pintar di rumah untuk terhubung ke internet, dianggap sebagai titik lemah yang paling krusial. Jika router tersebut memiliki kerentanan, maka seluruh ekosistem digital di dalam sebuah rumah atau kantor bisa dengan mudah disusupi oleh pihak luar.

Ketegasan FCC dalam mengimplementasikan larangan perangkat teknologi China terlihat dari hasil pemungutan suara internal pada Oktober 2025. Dengan suara bulat 3-0, lembaga tersebut sepakat untuk memblokir persetujuan baru bagi perangkat yang menggunakan komponen dari perusahaan dalam daftar hitam. Bahkan dalam beberapa kasus khusus, FCC tidak segan-segan membatalkan otorisasi yang telah diberikan sebelumnya, sebuah langkah retroaktif yang jarang terjadi dalam sejarah regulasi perdagangan AS.

Kondisi ini memicu reaksi keras dari perusahaan-perusahaan yang terdampak. Hikvision, salah satu produsen kamera pengawas terbesar di dunia, telah mengajukan gugatan hukum pada akhir tahun 2025. Mereka menuduh FCC telah melampaui wewenang hukumnya dan bertindak tanpa bukti yang memadai. Hikvision berpendapat bahwa pembatasan retroaktif tersebut merugikan bisnis secara tidak adil dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam konstitusi perdagangan Amerika Serikat.

Namun, upaya hukum tersebut tampaknya menemui jalan buntu. Pada Februari 2025, pengadilan banding AS telah menolak upaya Hikvision untuk mencabut larangan yang ditetapkan sejak 2022. Kegagalan di meja hijau ini semakin memperkuat posisi FCC untuk terus menekan keberadaan teknologi China di wilayah AS. Hal ini juga memberikan sinyal kepada investor global bahwa ketergantungan pada rantai pasok teknologi dari China mengandung risiko regulasi yang sangat tinggi di masa depan.

Di sisi lain, Kedutaan Besar China di Washington cenderung bersikap hati-hati dan belum memberikan komentar resmi terbaru terkait proposal perluasan blokir ini. Meski begitu, Beijing secara konsisten menuduh Washington telah menyalahgunakan konsep keamanan nasional untuk menekan perusahaan-perusahaan China yang kompetitif secara global. Ketegangan ini diperkirakan akan terus berlanjut seiring dengan upaya AS untuk mencapai kemandirian teknologi dan memperkuat aliansi keamanan siber dengan negara-negara sekutunya.

Selain memblokir produk fisik, FCC juga mulai menyasar layanan dan pengujian. Baru-baru ini, mereka mencabut pengakuan dari laboratorium pengujian yang dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah China. Langkah ini memastikan bahwa setiap perangkat yang masuk ke pasar AS harus melalui pengujian ketat dari lembaga yang dianggap netral dan tidak terafiliasi dengan kepentingan politik Beijing. Hal ini menambah lapisan birokrasi dan biaya bagi perusahaan China yang masih mencoba bertahan di pasar Amerika.

Situasi ini menciptakan ketidakpastian bagi banyak penyedia layanan telekomunikasi di pedesaan Amerika yang selama ini mengandalkan peralatan murah dari Huawei atau ZTE. Pemerintah AS memang telah menyediakan program “Rip and Replace” untuk membantu biaya penggantian perangkat, namun tantangan teknis dan logistik di lapangan tetap menjadi kendala besar. Meskipun demikian, Washington tampaknya tetap teguh pada pendiriannya bahwa keamanan data nasional tidak dapat ditawar dengan harga peralatan yang lebih murah.

Sebagai penutup, dinamika kebijakan di Washington menunjukkan bahwa larangan perangkat teknologi China akan tetap menjadi agenda utama dalam hubungan bilateral kedua negara. Dengan dukungan dari kedua partai besar di AS (bipartisan), regulasi yang semakin ketat ini diharapkan dapat menutup setiap celah keamanan yang mungkin muncul dari penggunaan teknologi asing. Bagi para pelaku industri, adaptasi terhadap standar keamanan baru dan diversifikasi pemasok menjadi satu-satunya jalan keluar untuk tetap relevan di pasar Amerika Serikat yang semakin tertutup bagi teknologi asal China.