4 Masalah Besar Kebijakan Penebusan Ijazah KDM yang Diprotes DPRD

Anggota DPRD Jabar kritik keras kebijakan penebusan ijazah karena Pemprov tak kunjung melakukan pembayaran ijazah Pemprov Jabar. Kenapa bisa macet?

TechnonesiaID - Ijazah adalah dokumen krusial bagi setiap lulusan sekolah, sebagai tiket masuk ke dunia kerja atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Di Jawa Barat, janji pemerintah provinsi (Pemprov) untuk memastikan ijazah dapat diterima siswa tanpa harus terbebani biaya ternyata masih menyisakan masalah besar yang belum terselesaikan hingga saat ini.

Kontroversi ini kembali mencuat setelah Anggota DPRD Jawa Barat menyoroti macetnya pembayaran dana yang seharusnya menggantikan biaya penebusan ijazah. Program yang digagas di masa kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi (KDM) ini bertujuan mulia, namun realisasinya di lapangan jauh dari harapan.

Kami akan mengulas secara mendalam bagaimana program bantuan pendidikan senilai Rp600 miliar ini justru memicu kritik tajam dari perwakilan rakyat di Gedung Parlemen Jawa Barat.

Latar Belakang Kontroversi: Mengapa Ijazah Jadi Masalah?

Pada awalnya, kebijakan penebusan ijazah muncul sebagai respons atas keluhan masyarakat mengenai biaya ijazah yang sering kali membebani orang tua siswa, terutama di jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Untuk mengatasi masalah ini, Pemprov Jabar melalui kebijakan KDM menggulirkan skema pembayaran ijazah yang diintegrasikan dengan program Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU). Anggaran yang disiapkan pun tidak main-main, mencapai kisaran Rp600 miliar.

Konsepnya sederhana: sekolah tidak perlu lagi menahan ijazah karena alasan administrasi atau biaya, sebab semua biaya yang berkaitan dengan ijazah akan ditanggung dan dibayarkan oleh Pemprov melalui BPMU.

Namun, harapan tersebut kandas. Implementasi yang tidak jelas dan proses birokrasi yang panjang menyebabkan dana yang dijanjikan tak kunjung cair sepenuhnya. Inilah yang kemudian memantik protes keras dari legislatif.

4 Poin Krusial Kritik Anggota DPRD Jabar Terhadap Pemprov

Dede Chandra Sasmita, Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrat, menjadi salah satu pihak yang paling vokal menyuarakan permasalahan ini. Ia menjelaskan bahwa permasalahan pembayaran ijazah Pemprov Jabar ini sudah berlangsung cukup lama dan menimbulkan kebingungan di tingkat sekolah.

Berikut adalah empat masalah besar yang disoroti oleh DPRD terkait program penebusan ijazah dan BPMU:

• Janji Tak Terealisasi: Pemprov Jabar dianggap tidak menepati janji untuk segera membayarkan biaya ijazah yang telah dikeluarkan oleh pihak sekolah.
• Ketidakjelasan Mekanisme Penyaluran: Banyak sekolah tidak memahami prosedur baku pencairan dana BPMU yang diklaim sebagai pengganti biaya ijazah tersebut.
• Dampak terhadap Keuangan Sekolah: Penundaan pembayaran berdampak langsung pada operasional sekolah, yang pada akhirnya bisa mengganggu kualitas layanan pendidikan.
• Tumpang Tindih Anggaran: Adanya kerancuan antara alokasi anggaran BPMU untuk operasional umum dan alokasi khusus untuk penebusan ijazah.

1. Janji Tak Terealisasi: Penantian Panjang Sekolah

Dede Chandra menyampaikan, banyak sekolah yang sudah telanjur mengeluarkan ijazah mentah kepada siswa, dengan harapan dana pengganti dari Pemprov akan segera cair. Kenyataannya, penantian pembayaran itu berlangsung berbulan-bulan, bahkan ada yang sampai tahunan.

Masalah ini menciptakan dilema. Di satu sisi, sekolah harus patuh pada kebijakan penebusan ijazah agar tidak menahan hak siswa. Di sisi lain, mereka mengalami kerugian finansial karena dana operasional yang seharusnya ditutup oleh pembayaran ijazah tersebut terpakai untuk keperluan lain.

“Saat ijazah sudah diberikan, seharusnya kewajiban Pemprov untuk segera membayar lunas. Tetapi ini mandek, dan banyak sekolah yang akhirnya menalangi biaya tersebut menggunakan dana internal,” ujar Dede Chandra.

2. Ketidakjelasan Mekanisme Pembayaran Ijazah Pemprov Jabar

Salah satu poin penting yang membuat program ini terhambat adalah masalah birokrasi dan mekanisme pencairan dana yang tidak efektif. Program BPMU seharusnya menjadi jembatan untuk pembayaran ijazah Pemprov Jabar, tetapi alih-alih mempermudah, sistem ini justru memperumit.

Dana BPMU yang dialokasikan sebesar Rp600 miliar adalah jumlah yang besar. Namun, jika tidak disertai petunjuk teknis (Juknis) yang jelas dan mekanisme verifikasi yang cepat, dana tersebut hanya akan terdiam di kas daerah. Sekolah membutuhkan kepastian kapan dan bagaimana dana ini akan sampai ke tangan mereka.

Ketidakjelasan ini bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik dan lembaga pendidikan terhadap janji pemerintah.

3. Dampak Finansial Langsung pada Sekolah dan Siswa

Penundaan pembayaran ijazah memiliki efek domino. Bagi sekolah, ini berarti berkurangnya likuiditas untuk menutup kebutuhan operasional vital, seperti honor guru honorer, pembelian ATK, atau perawatan fasilitas. Sekolah swasta, khususnya, sangat terpukul karena mereka lebih bergantung pada dana mandiri.

Meskipun ijazah sudah berada di tangan siswa, kegagalan Pemprov memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu memberikan sinyal negatif bahwa program pendidikan yang ambisius ini tidak didukung oleh manajemen keuangan yang matang.

4. Evaluasi Program BPMU vs. Kebijakan Penebusan Ijazah

Kritik dari DPRD juga menyentuh aspek evaluasi program. Pertanyaannya, apakah BPMU benar-benar efektif menjadi pengganti biaya ijazah, ataukah tumpang tindih dengan kebutuhan sekolah lainnya? Fraksi Demokrat mendesak Pemprov untuk melakukan audit menyeluruh.

Tujuan utama dari kebijakan penebusan ijazah adalah menghilangkan beban biaya dari pundak orang tua siswa. Jika dana pengganti macet, maka tujuan tersebut terancam gagal, dan potensi praktik penahanan ijazah oleh sekolah bisa kembali terjadi di masa mendatang jika masalah ini tidak diselesaikan secara fundamental.

Solusi Jangka Pendek dan Harapan untuk Pendidikan Jabar

Untuk mengatasi krisis kepercayaan dan memastikan ijazah siswa terjamin, Pemprov Jabar harus mengambil langkah cepat dan transparan. Langkah ini tidak bisa hanya sebatas janji manis, tetapi harus berupa tindakan nyata dalam bentuk pencairan dana.

Ada beberapa langkah yang diharapkan dapat dilakukan oleh Pemprov Jabar:

1. Verifikasi Cepat: Membentuk tim khusus untuk mempercepat proses verifikasi data sekolah yang berhak menerima pembayaran ijazah Pemprov Jabar yang tertunda.
2. Skema Pembayaran Prioritas: Mengutamakan pembayaran kepada sekolah-sekolah yang paling terdampak oleh penundaan ini, terutama sekolah swasta yang memiliki keterbatasan dana operasional.
3. Sosialisasi Juknis Baru: Menyusun dan mensosialisasikan petunjuk teknis yang jauh lebih sederhana dan mudah dipahami oleh pihak sekolah mengenai mekanisme pencairan BPMU atau dana ijazah.
4. Audit Keuangan: Melakukan audit internal untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan atau penghambatan anggaran yang menyebabkan dana Rp600 miliar tersebut macet di birokrasi.

Keberhasilan program pendidikan, khususnya yang menyentuh ranah biaya sekolah, sangat bergantung pada komitmen dan ketepatan waktu Pemprov dalam memenuhi kewajibannya. Janji untuk mewujudkan pendidikan gratis dan berkualitas tidak akan pernah tercapai jika urusan administrasi dasar seperti ijazah saja masih menimbulkan polemik.

Kesimpulan

Kritik yang dilancarkan oleh Anggota DPRD Jabar, Dede Chandra Sasmita, merupakan alarm keras bagi Pemprov. Kebijakan penebusan ijazah yang seharusnya menjadi solusi unggulan kini malah menjadi pekerjaan rumah yang menumpuk. Kejelasan mengenai status pembayaran ijazah Pemprov Jabar wajib segera disampaikan kepada publik dan pihak sekolah.

Memastikan setiap siswa mendapatkan haknya tanpa terbebani biaya, sekaligus memastikan sekolah dapat beroperasi secara sehat adalah tugas utama pemerintah daerah. Diharapkan, polemik ini segera berakhir agar fokus pendidikan di Jawa Barat dapat kembali diarahkan pada peningkatan kualitas, bukan hanya berkutat pada masalah birokrasi dan pembayaran yang macet.

• Instagram : @technonesia_id
• Facebook : Technonesia ID
• X (Twitter) : @technonesia_id
• Whatsapp Channel : Technonesia.ID
• Google News : TECHNONESIA