Gelar hukum dan kedokteran Disebut Sia-sia Karena AI?

TechnonesiaID - Gelar hukum dan kedokteran kini tengah menjadi sorotan tajam di tengah pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI yang semakin tidak terbendung. Pernyataan kontroversial ini muncul dari Jad Tarifi, sosok yang dikenal sebagai pendiri tim AI generatif pertama di Google. Menurut pandangannya, investasi waktu bertahun-tahun yang dikorbankan mahasiswa untuk meraih gelar di bidang hukum atau medis berisiko menjadi langkah yang sia-sia.

Tarifi memberikan peringatan serius bahwa kecepatan inovasi AI akan jauh melampaui waktu yang dibutuhkan seseorang untuk menyelesaikan pendidikan profesinya. Saat seorang mahasiswa akhirnya lulus dan siap terjun ke dunia kerja, teknologi AI diprediksi sudah mencapai level yang mampu menangani tugas-tugas kompleks yang sebelumnya hanya bisa dilakukan oleh manusia. Hal ini menciptakan celah besar antara apa yang dipelajari di bangku kuliah dengan kebutuhan industri yang sudah terdisrupsi.

Fenomena ini bukan tanpa alasan. Untuk mendapatkan gelar hukum dan kedokteran, seorang individu biasanya harus menghabiskan waktu hampir satu dekade, mulai dari masa perkuliahan, praktik kerja, hingga sertifikasi profesi. Durasi yang sangat panjang ini menjadi titik lemah di era digital yang bergerak dalam hitungan bulan, bukan lagi tahun.

Relevansi Gelar Hukum dan Kedokteran di Tengah Dominasi AI

Jad Tarifi menekankan bahwa pada saat seseorang menyelesaikan gelar PhD atau spesialisasi tertentu, teknologi AI mungkin sudah menyelesaikan masalah-masalah teknis yang selama ini menjadi inti dari pendidikan tersebut. “AI sendiri akan hilang dalam artian menyatu dengan sistem saat Anda menyelesaikan gelar PhD. Bahkan hal-hal seperti penerapan AI pada robotika akan terpecahkan saat itu,” ujar Tarifi dalam sebuah wawancara yang dikutip dari Fortune.

Kritik utama Tarifi tertuju pada metode pendidikan konvensional yang masih sangat mengandalkan sistem hafalan. Di sekolah kedokteran, mahasiswa dituntut menghafal ribuan terminologi medis dan prosedur klinis. Sementara itu, di fakultas hukum, mahasiswa harus menguasai tumpukan pasal dan preseden hukum yang sangat masif. Padahal, database AI mampu mengakses dan memproses informasi tersebut dalam hitungan detik dengan akurasi yang terus meningkat.

Kondisi ini membuat mahasiswa yang mengejar gelar hukum dan kedokteran berpotensi masuk ke pasar tenaga kerja dengan bekal pengetahuan yang sudah usang. Ketika kurikulum pendidikan belum sempat diperbarui, teknologi AI sudah melangkah ke tahap berikutnya, menciptakan standar kerja baru yang mungkin tidak lagi memerlukan intervensi manusia untuk tugas-tugas administratif dan analisis data dasar.

Disrupsi Akademik dan Percepatan Inovasi

Bukan hanya gelar profesi dasar, Tarifi juga menyoroti gelar akademik lanjutan seperti PhD. Ia berpendapat bahwa nilai tambah dari gelar tersebut kian menyusut karena percepatan inovasi di bidang AI melampaui waktu penyelesaian riset. Seringkali, temuan riset yang dilakukan selama bertahun-tahun sudah ditemukan atau dipecahkan oleh algoritma AI sebelum disertasi tersebut diterbitkan.

Dunia medis, misalnya, sudah mulai merasakan dampak ini melalui penggunaan AI dalam diagnosis radiologi dan penemuan obat baru. Di sisi lain, dunia hukum mulai menggunakan AI untuk meninjau ribuan dokumen kontrak dalam waktu singkat. Tantangan bagi pemilik gelar hukum dan kedokteran adalah membuktikan bahwa mereka memiliki nilai lebih yang tidak bisa sekadar digantikan oleh barisan kode pemrograman.

Tarifi berargumen bahwa keberhasilan di masa depan tidak lagi ditentukan oleh seberapa banyak kredensial akademik atau gelar yang berderet di belakang nama seseorang. Fokus utama akan bergeser pada kemampuan individu untuk beradaptasi dengan alat-alat teknologi sambil tetap mempertahankan esensi kemanusiaannya.

Keterampilan Manusia yang Tak Tergantikan Mesin

Meskipun prediksi ini terdengar suram bagi dunia akademisi, Tarifi memberikan solusi bagi generasi muda. Ia menyarankan agar mahasiswa tidak hanya terpaku pada pengumpulan gelar, tetapi mulai mengasah keterampilan yang tidak mudah ditiru oleh kecerdasan buatan. Kemampuan berempati, kesadaran emosional, dan hubungan antarmanusia yang kuat adalah aset yang akan tetap mahal harganya.

Seorang dokter mungkin bisa digantikan oleh AI dalam hal mendiagnosis penyakit berdasarkan gejala klinis, namun AI tidak bisa memberikan dukungan emosional kepada pasien yang sedang menghadapi masa sulit. Begitu pula dengan pengacara; meskipun AI mampu menyusun draf kontrak, kemampuan negosiasi yang melibatkan intuisi dan pemahaman mendalam terhadap psikologi lawan bicara tetap menjadi domain manusia.

Oleh karena itu, pemegang gelar hukum dan kedokteran di masa depan harus mampu memposisikan diri sebagai mitra teknologi, bukan pesaing. Pengembangan diri secara emosional dan keterampilan interpersonal menjadi kunci agar tetap relevan di pasar kerja yang semakin kompetitif dan terotomatisasi.

Pergeseran paradigma ini menuntut institusi pendidikan untuk segera merombak kurikulum mereka. Pendidikan tidak boleh lagi hanya berfokus pada transfer informasi, melainkan pada pengembangan perspektif unik dan pemecahan masalah yang kreatif. Tanpa transformasi ini, kekhawatiran Tarifi mengenai waktu yang terbuang sia-sia bisa menjadi kenyataan bagi banyak lulusan baru.

Pada akhirnya, teknologi memang akan mengubah cara kerja banyak profesi secara fundamental. Namun, perubahan ini seharusnya dipandang sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas layanan manusia ke tingkat yang lebih tinggi. Tantangan besar bagi siapa pun yang sedang menempuh gelar hukum dan kedokteran adalah memastikan bahwa mereka belajar untuk menjadi lebih manusiawi di tengah dunia yang semakin digital.